liputan taput/kebijakan

PENGELOLAAN INFORMASI ADMINDUK DILAKUKAN MELALUI SIAK

Dikirim Oleh : Webmaster [Kamis, 01 Januari 1970]

Jakarta, 27/12/2006 (Kominfo-Newsroom) – Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan (Adminduk) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri, Rasyid Saleh pada Workshop Nasional Pemanfaatan Data Registrasi Penduduk Terkait Sistem Infoemasi Administrasi Kependudukan, di Jakarta Rabu (27/12).

Menurut Rasyid, yang menjadi masalah mendasar Adminduk yaitu dasar hukum, kelembagaan, aparatur, dokumen dan data, pemahaman masyarakat terhadap manfaat akta dan dokumen penduduk serta mekanismenya.

Untuk itu undang-undang Adminduk merupakan solusinya.Dikatakan, peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga (KK), kartu tanda pengenal (KTP) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliput: pindah-datang untuk menetap, tinggal terbatas, atau tinggal sementara, perubahan alamat, perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pada struktur UU Adminduk, ada beberapa hal yang menyangkut ketentuan umum. Hak dan kewajiban penduduk (Bab II) bahwa penduduk berhak memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencata, dokumen kependudukan, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum.

Penduduk berkewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.WNI yang berada di luar wilayah RI berkewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana pencatatan sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan RI dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Mengenai data kependudukan terdiri atas perseorangan dan/atau data agregat penduduk dan dokumen kependudukan meliputi: Biodata penduduk, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), surat kerterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil.

Demikian juga dengan perlindungan data pribadi penduduk wajib disimpan dan dilindungi oleh negara, perlindungan diberikan dengan cara membatasi hak akses kepada petugas oleh Mendagri, katanya.