liputan taput/informasi

Menyongsong Kebijakan Tambahan Penghasilan bagi PNS Pemerintah Daerah

Dikirim Oleh : admin [Kamis, 01 Januari 1970]

"Angin surga" bagi PNS berembus dari gedung Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Jalan Merdeka Utara, Jakarta. Pemerintah pusat merestui kepala daerah mengambil kebijakan memberikan tunjangan penghasilan nongaji bagi PNS-nya. Kebijakan itu kini dipayungi Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Salah satu idiom yang dikenal di kalangan PNS adalah pintar-bodoh gaji sama. Atau, pulang pagi-pulang sore sama saja. Idiom tersebut muncul karena standar gaji PNS selama ini ditentukan negara lebih berdasar pada golongan.

Mungkinkah gaji PNS naik secara drastis? Dalam sebuah seminar awal November lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa proyeksi kenaikan gaji PNS dalam beberapa tahun mendatang membebani keuangan negara. Wapres bahkan memprediksi keuangan negara bakal kolaps bila pemerintah merealisasikan rencana kenaikan gaji PNS.

"Bila gaji pegawai terus naik tanpa diikuti pertumbuhan ekonomi, pada 2011 akan terjadi stagnasi pembangunan karena anggaran belanja rutin lebih besar daripada anggaran pembangunan," ujar Wapres ketika membuka seminar nasional Pencegahan Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi di sebuah hotel kawasan Kuningan, Jakarta, awal November lalu.

Wapres menuturkan, pertumbuhan ekonomi hanya bisa diraih bila birokrasi pemerintahan berlangsung efektif dan efisien. Efektif berarti aturan dilaksanakan secara cepat dan prima. Efisien berarti biaya pengurusan birokrasi harus sesuai dengan aturan.

"Negara, birokrasi, dan pertumbuhan ekonomi saling terkait. Pegawai butuh penghasilan besar dan negara bisa memberi bila pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi kalau pelayanan publik efektif dan efisien," papar Kalla.

Namun, kata pejabat RI 2 yang juga pengusaha itu, bila PNS menuntut kenaikan gaji tanpa upaya meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Negara bakal sulit memenuhi tuntutan kenaikan gaji PNS.

Lalu, bagaimana solusinya? Ide Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad layak menjadi contoh. Fadel menerapkan sistem tunjangan bagi PNS di Gorontalo. Mereka yang berprestasi diberi penghargaan (reward). Namun, sebaliknya, yang malas otomatis tak mendapatkan apa-apa. Kebijakan Fadel itu dinilai Depdagri sebagai terobosan efektif guna meningkatkan kesejahteraan dan mampu menyiasati problem rendahnya gaji yang sering menjadi keluhan.

Gorontalo menyebut tunjangan tambahan itu tunjangan kinerja daerah (TKD). TKD dihitung berdasar presensi (kehadiran) dan kinerja, apakah PNS bersangkutan bisa menyelesaikan tugas hari itu atau tidak. Seorang PNS di Gorontalo yang bekerja dengan baik berpeluang mengantongi TKD hingga 300 persen dari gajinya.

Kepala Subdit Perencanaan Anggaran Daerah Depdagri Agustinus Palembangan menjelaskan, soal tunjangan nongaji bagi PNS daerah diatur dalam pasal 39 Permendagri No 59/2007 yang disahkan akhir Oktober lalu. Menurut dia, pada peraturan sebelumnya, yakni Permendagri No 13/2006, tunjangan belum diatur secara spesifik. Akibatnya, banyak gubernur dan bupati yang ragu-ragu memberikan tunjangan.

Menurut Agus, kepala daerah bisa menggunakan beberapa parameter dalam memutuskan besarnya tunjangan. Misalnya, beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, atau prestasi kerja yang objektif.

Sebagai ilustrasi, jika gaji pokok seorang PNS golongan III-A Rp 1,2 juta, kemudian mendapat tunjangan 300 persen gaji, dia bisa membawa pulang total Rp 4,8 juta. Jumlah itu melebihi gaji pokok seorang PNS golongan IV.

Tunjangan istimewa tersebut juga bisa diberikan kepada PNS yang dibebani tugas-tugas melampaui beban kerja normal. "Mereka yang punya inovasi atau ide bagus bagi pengembangan daerah juga layak mendapat tambahan," katanya.

Selain soal tunjangan nongaji bagi PNS, Permendagri No 59/2007 mengatur uang makan bagi PNS di daerah. Menurut Agus, Depdagri mendapatkan data beberapa PNS di daerah cemburu karena PNS pusat mendapatkan tunjangan uang makan. "Masih ada daerah yang belum mengalokasikan. Misalnya, sama-sama guru. Karena yang satu diperbantukan pusat, dia dapat uang makan. Yang lain, karena PNS pemda, tak dapat," ujarnya.

Pejabat asal Toraja itu mengungkapkan, besar dan mekanisme teknis pembayaran tambahan penghasilan diatur peraturan kepala daerah. "Kalau itu direspons, PNS di daerah bisa terpacu untuk berprestasi tanpa selalu menuntut kenaikan gaji pokok," katanya.

Pakar otonomi daerah dari Universitas Indonesia Prof Eko Prasodjo berpendapat, kebijakan tunjangan nongaji itu akan efektif jika parameter yang digunakan jelas. "Termasuk persentase remunerasinya harus spesifik," katanya.

Eko menambahkan, kepala daerah bisa memotivasi pegawainya jika kebijakan itu dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. "Itu nanti berarti harus ada komunikasi dengan DPRD masing-masing," katanya.

Masalahnya, kalangan DPRD masih ragu-ragu dengan kebijakan baru yang memberikan angin segar bagi PNS tersebut. Direktur Eksekutif Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Iwan Soelasno menyatakan, para anggota Adkasi khawatir aturan itu akan menjadi jebakan baru bagi anggota DPRD.

Rupanya, kalangan DPRD masih trauma dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 37 Tahun 2006 yang dinilai mengandung celah jebakan anggota DPRD. Saat itu, pemerintah pusat, melalui PP 37/2006, memberikan tambahan tunjangan bagi anggota DPRD. Kenyataannya, aturan itu bertentangan dengan undang-undang dan menimbulkan protes keras dari masyarakat. "Jangan sampai ini juga menjadi jebakan," kata Iwan.

Keluarnya aturan tersebut, kata Iwan, juga bertolak belakang dengan keinginan pemerintah pusat agar APBD lebih banyak diserap untuk biaya pembangunan. Bukan untuk biaya rutin seperti gaji pegawai. "Biaya rutin pegawai seharusnya sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU)," katanya.

Pengamat politik kebijakan Ichsanudin Noersy menambahkan, Permendagri No 59 Tahun 2007 berpotensi membuat penghitungan APBN 2008 dan DAU menjadi rancu. "Sistem penghitungan dana penerimaan DAU menjadi tidak akurat," katanya. DAU selama ini ditentukan alokasi dasar, termasuk gaji pegawai negeri sipil, ditambah celah fiskal.

Dengan demikian, menurut Ichsanudin, kalau diambil dari APBD yang sebagian besar masih bersumber dari DAU, penambahan gaji bagi PNS menjadi membingungkan. Itu berarti kenaikan gaji berasal dari sumber yang sama. Lain halnya kalau daerah tersebut memiliki PAD yang besar.

Ichsanudin menilai, ada upaya pemerintah pusat untuk mencari simpati daerah. "Dalam rangka Pemilu 2009, pemerintah perlu memperbaiki citranya melalui kebijakan ini," katanya.

Sekarang kuncinya kembali pada masing-masing kepala daerah. Apakah kebijakan tunjangan yang sudah direstui Mendagri itu benar-benar untuk kesejahteraan PNS, ataukah sekadar mencari simpati agar terpilih lagi. (rdl/tom)


Poin-Poin Aturan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1. Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan PNS berdasar pertimbangan objektif kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD.
2. Tambahan itu didasarkan pada beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan lain.
3. Tambahan berdasar beban kerja diberikan kepada PNS yang dibebani untuk menyelesaikan tugas yang melampaui beban kerja normal.
4. Tambahan berdasar tempat bertugas diberikan kepada PNS yang bertugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
5. Tambahan berdasar kondisi kerja diberikan kepada PNS dalam lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
6. Tambahan berdasar kelangkaan profesi diberikan bagi PNS yang mempunyai tugas khusus dan langka.
7. Tambahan berdasar prestasi kerja diberikan kepada PNS yang berprestasi tinggi dan berinovasi.
8. Tambahan berdasar pertimbangan lain, misalnya pemberian uang makan.
9. Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Sumber : Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (www.jawapos.co.id)