liputan taput/hukum

Penyelesaian Sengketa Pilkada di MK Lebih Mengikat

Dikirim Oleh : admin [Kamis, 01 Januari 1970]

Hal itu dikemukakan oleh Jimly seusai pelantikan Mahfud MD sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/4).

"Kelebihannya (penyelesaian sengketa Pilkada di MK) adalah lebih 'final' dan mengikat, jadi tidak lagi mungkin ada sengketa pascaputusan," katanya ketika ditanya soal revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa kasus pilkada mulai Oktober 2009 akan diselesaikan di MK, sedangkan sebelum 2009 akan tetap diselesaikan di Mahkamah Agung (MA).

Hal itu, lanjut Jimly, karena hakikat perselisihan dari hasil pilkada itu tidak terletak pada konflik norma namun berkaitan dengan konflik penghitungan suara, sehingga perhitungannya harus mempertimbangkan data-data faktual.

"Kemudian juga karena itu menyangkut kepemimpinan sehingga penyelesaiannya harus cepat, pasti, dan tegas. Dan (putusan) harus menyelesaikan masalah, jangan menimbulkan persoalan," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, berdasarkan pengalaman Pemilu 2004 maka banyak pihak yang menganggap sengketa pilkada lebih tepat diselesaikan di MK.

"Lagipula, masalah yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada itu kan sarat dengan nuansa politik. Nah, pengadilan MK ini memang pengadilan ranah politik, mengadili dinamika politik sehingga manajemennya berbeda dengan perkara kriminal maupun perdata," katanya.

Saat ditanya mengenai tenggat waktu penyelesaian sengketa, Jimly mengatakan, kurang lebih satu bulan. "Itu sesuai dengan UU, biasanya terbatas waktunya, jadi kita harus cepat, dalam prinsip itu disebut 'speedy trial'," katanya.

Jimly mengatakan, MK telah mampu menerapkan sistem peradilan jarak jauh, di mana saksi dan fakta-fakta dibeberkan melalui teleconference. "Hukum di MK memungkinkan itu, itu sangat produktif dan membantu, tidak keluar biaya banyak sehingga keterangan saksi ahli juga didengarkan melalui sarana teknologi moderen," katanya.

Lebih lanjut Jimly menjelaskan bahwa sengketa pilkada sebelum 2009 akan tetap diselesaikan di Mahkamah Agung (MA). Peralihan ke MK diperuntukkan untuk kasus setelah Oktober 2009.

"Jadi MK punya waktu untuk mempersiapkan diri. Kami harus membuat aturan yang sedikit diubah dari pengalaman 2004, itu saja, tidak banyak," katanya.

sumber : http://www.harian-global.com/news.php?item.37342.31