liputan taput/informasi

Jadi Caleg, Kades Harus Cuti

Dikirim Oleh : admin [Kamis, 01 Januari 1970]

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) memutuskan kepala desa (kades) yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari partai politik (parpol) harus berhenti sementara dari jabatannya sebagai kades. Sementara, perangkat desa yang turut mencalonkan diri sebagai caleg maka akan diberhentikan secara otomatis oleh pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Keputusan pemerintah ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 140/2661/SJ  tertanggal 2 September 2008 guna menindaklanjuti amanah Undang-Undang (UU) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depadgri Ayip Muflich mengatakan UU Nomor 10 Tahun 2008 memang tidak secara eksplisit mengatakan kades dan perangkatnya harus berhenti sementara atau berhenti otomatis jika menjadi caleg. Namun, pasal 84 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan kades dilarang dilibatkan dalam kampanye dan kades tidak boleh merangkap jabatan menjadi anggota DPRD. Terkait dengan persoalan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memutuskan bahwa kepala daerah yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai calon kepada daerah (incumbent) dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) maka harus diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kepala daerah.  

"2004 Depdagri juga keluarkan surat edaran Nomor 141 tentang pedoman caleg tadi, bagi kades yang maju sebagai caleg harus diberhentikan sementara dan untuk perangkat desa harus diberhentikan," kata Ayip Muflich kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Mendagri Mardiyanto mengatakan tata cara pemberhentian kades dan perangkat desa sudah diatur dalam SE tersebut. Teknisnya, kades dan perangkat desa yang hendak mencalonkan diri sebagai caleg harus mengajukan permohonan tertulis pemberhentian kepada Bupati atau Wali Kota dan ditembuskan kepada Camat dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Selanjutnya, surat permohonan pemberhentian itu menjadi dasar Bupati atau Wali Kota mengeluarkan surat pemberhentian dan mengangkat penjabat sementara kades atau perangkat desa yang baru.      

"Ini memberikan fair play dalam rangka kegiatan legislatif dan supaya pekerjaan di pemdes tidak terbengkalai, ini merupakan suatu kewajiban," kata Mardiyanto.

Secara terpisah, Kades Bangkalan Madura, Abdul Hafidz menilai keputusan pemerintah melalui Depdagri yang mewajibkan pemberhentian kades dan perangkat desa dari jabatannya jika hendak mencalonkan diri sebagai caleg merupakan keputusan yang patut didukung oleh seluruh pihak. Pasalnya, sebagai abdi masyarakat seorang kades dan perangkat harus melayani kebutuhan masyarakat di daerahnya secara total. Memang setiap individu memiliki hak untuk berpolitik namun jangan sampai hak tersebut memunculkan dualisme peran dalam tubuh seorang abdi masyarakat.

"Sebagai abdi masyarakat seorang kades memang harus murni melayani kebutuhan masyarakatnya," kata Abdul Hafidz Minggu (7/9).

Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampouw mengatakan secara lebih luas seharusnya surat pemberhentian juga diwajibkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak mencalonkan diri sebagai caleg. Selain guna menjaga netralitas PNS dan menindaklanjuti semangat UU Nomor 10 Tahun 2008, kepastian pemberhentian itu juga dapat menghemat uang negara jika yang bersangkutan nantinya benar-benar terpilih sebagai anggota legislatif.

"Ini penting karena syarat UU dan jangan sampai caleg terpilih itu nantinya terima gaji dobel seperti yang terjadi di 2004," kata Jeirry Sumampouw.

Secara terpisah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati mengatakan UU memang tidak menyebutkan PNS harus diberhentikan jika hendak mencalonkan diri sebagai tapi cukup mengundurkan diri. Dan, surat pengunduran diri itu harus dilampirkan caleg yang bersangkutan jika hendak mendaftar ke KPU.  

"Kalau sudah terpilih saya yakin dia akan mundur karena akan jadi masalah ketika itu tidak dilakukan," katanya.

Sumber: www.depdagri.go.id (
www.jurnalnasional.com)