Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si sambut baik Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Tapanuli Utara yang diselenggarakan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bertempat di perkampungan Pemuda HKBP Tapanuli Utara di Jetun Siborong-borong, (Jumat, 25 Juli 2025). 

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi termasuk Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution serta para Bupati Kawasan Danau Toba dan diikuti oleh 1.000 peserta yang terdiri dari 850 nasabah PNM dan 150 pelaku UMKM asal Tapanuli Utara dan Toba.  

Bupati Tapanuli Utara JTP Hutabarat menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas dipilihnya Tapanuli Utara sebagai tuan rumah acara ini.

“Selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan peserta festival. Kami sangat bangga dan berbahagia atas penunjukan Taput sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional ini. Semoga melalui momentum ini, UMKM lokal di Tapanuli Utara semakin maju, terutama dalam hal legalitas dan pelindungan produk-produk khas seperti tenun ulos. Harapan kami, ini akan memberikan kesejahteraan lebih bagi para perajin kita,” ujar Bupati Taput.

Lamhot Sinaga yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Kementerian UMKM. “Bapak Menteri masih banyak UMKM di kawasan Danau Toba yang membutuhkan dukungan dan pelindungan dalam usahanya. Festival ini menjadi momentum penting untuk kemajuan UMKM lokal,” ujarnya.  

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat terus mendengarkan berbagai keluhan dan hambatan yang dihadapi para pelaku UMKM, mulai dari proses perizinan, sulitnya memperoleh Sertifikat Halal, hingga legalitas usaha. Namun demikian, ia menegaskan bahwa meskipun kewenangan penerbitan izin tidak sepenuhnya berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, pihaknya tetap bertanggung jawab untuk mencari solusi bersama lintas sektor.

“Secara teknis, kewenangan perizinan memang tidak berada di Kementerian UMKM. Tapi saya mendapat arahan langsung dari Presiden, bahwa sebagai bagian dari Pemerintah, kita tidak boleh lepas tangan. Kita harus mencari solusi dan bersinergi baik dengan Kementerian Hukum dan HAM, BPOM, maupun instansi-Lembaga lainnya,” tegas Menteri Maman.

Selama empat bulan terakhir sejak festival ini berjalan, grafik penerbitan izin usaha mengalami peningkatan signifikan, hingga hampir 80 persen dibandingkan sebelumnya. Menteri Maman mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak seperti Kementerian Hukum, BPOM, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah terutama dalam hal fasilitasi PIRT dan sertifikasi lainnya.

“Semua ini dilakukan demi memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada di Tapanuli Utara,” pungkasnya.

Selanjutnya Menteri Hukum  Maman Abdurrahman  Bersama Menteri UMKM menandatangani Nota Kesepahaman sebagai wujud kolaborasi yang  membantu pengusaha UMKM agar naik kelas.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian UMKM   meluncurkan  8.375  Sertifikasi   Perizinan  dan Fasilitasi  Bantuan  Modal Usaha Mikro  dalam  Festival  Kemudahan dan  Perlindungan Usaha Mikro 

Menjadi yang pertama di  Provinsi  Sumatera Utara  yang  dititik  beratkan di  kabupaten Tapanuli Utar,  menurut  Menteri UMKM  Maman Abdurahman mengatakan  sesuai arahan  langsung presiden RI  Prabowo Subianto, hal tersebut  bertujuan membantu pengusaha MKM RI di seluruh Indonesia  melalui kolaborasi kolaborasi antar kementerian dan  antar institusi baik horizontal maupun vertikal serta pemerintah daerah.