Adapun tujuan kegiatan ini antara lain: menyampaikan hasil riset secara terbuka, mendorong dialog kritis, mengadvokasi kebijakan lingkungan dan perlindungan masyarakat terdampak, serta membentuk jaringan solidaritas bersama.

Kegiatan ini digagas oleh Biro Pengembangan Masyarakat Departemen Diakonia HKBP bekerja sama dengan United Evangelical Mission (UEMD). Diskusi ini bertujuan untuk membuka ruang dialog antar berbagai pihak terkait fenomena semburan buih bening bercampur aroma belerang yang muncul sejak 2018 di wilayah pertanian masyarakat Desa Banuaji, Kecamatan Adiankoting.

Fenomena tersebut awalnya dianggap sebagai kejadian alam biasa, namun seiring waktu telah berdampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk penurunan hasil pertanian, gangguan kesehatan, keresahan sosial, dan dugaan korban jiwa akibat paparan gas beracun.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Taput menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam menyikapi situasi ini secara ilmiah, holistik, dan manusiawi.

“Fenomena ini bukan sekadar urusan geologi, tetapi telah menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendukung penuh upaya riset dan dialog seperti ini untuk mencari solusi yang tepat. Kita harus hadir bersama masyarakat, bukan hanya sebagai pengambil kebijakan, tapi juga sebagai pendengar dan pelaku pemulih keadilan ekologis,” ujar Dr. Deni Lumbantoruan.

Wakil Bupati juga menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti hasil diskusi ini bersama OPD terkait guna mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat terdampak.

Beberapa warga Desa Banuaji turut hadir dan menyampaikan langsung kekhawatiran serta dampak yang mereka rasakan selama beberapa tahun terakhir. Kehadiran mereka memperkuat nilai urgensi dan empati dalam forum tersebut.

Wakil Bupati Tapanuli Utara memberikan tanggapan secara langsung atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam sesi diskusi. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak akan tinggal diam, dan akan segera melakukan koordinasi lintas sektor untuk penanganan komprehensif.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap keresahan masyarakat. Pemerintah akan segera mengoordinasikan langkah-langkah bersama instansi teknis terkait, baik di bidang lingkungan, kesehatan, maupun kebencanaan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi berkelanjutan, dan mengusulkan agar diskusi lanjutan bersama pihak-pihak terkait dapat dilaksanakan secara daring (online meeting) agar lebih praktis dan dapat mempercepat pengambilan langkah strategis.

Diskusi ini menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang, seperti komunitas masyarakat Banuaji, DPRD Taput, WALHI Sumut, KSPPM, YPDK Dairi, tokoh gereja, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa dari berbagai institusi teologi di Tapanuli Utara.

Turut mendampingi Wakil Bupati antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup Taput, Kepala BPBD Taput, dan Camat Adiankoting.

Diskusi ini menjadi wadah penting untuk membangun sinergi antara masyarakat, akademisi, pemerintah, dan lembaga keagamaan dalam menghadapi krisis lingkungan. Kolaborasi dan dialog terbuka diyakini menjadi kunci utama menuju solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat