‎Cegah Kekerasan dan Perkawinan Anak, Pemkab Taput Ajak Masyarakat Perkuat Kepedulian dan Perlindungan


‎Cegah Kekerasan dan Perkawinan Anak, Pemkab Taput Ajak Masyarakat Perkuat Kepedulian dan Perlindungan
‎
‎Upaya menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak membutuhkan kepedulian serta keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran bersama, berbagai persoalan seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang, serta perkawinan anak diharapkan dapat dicegah sejak dini.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan Kegiatan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Perkawinan Anak di Aula Kantor Camat Sipahutar, Rabu (18/11/2026). Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., menghadiri sekaligus membacakan bimbingan dan arahan Bupati.
‎
‎Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa perempuan dan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah sehingga perlindungan terhadap keduanya harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Persoalan kekerasan, perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, pemerintah kecamatan dan desa, tenaga pendidik, kader TP-PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga lembaga pendidikan dan kesehatan.
‎
‎Bupati juga menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak sekadar memberikan pengetahuan, tetapi diharapkan mampu mendorong masyarakat menjadi bagian aktif dalam upaya pencegahan. Masyarakat perlu memiliki keberanian untuk mengenali, mencegah, melaporkan, dan turut menangani berbagai bentuk kekerasan maupun permasalahan yang melibatkan perempuan dan anak sesuai ketentuan yang berlaku. Secara khusus, orang tua dan masyarakat diharapkan semakin memahami risiko perkawinan anak terhadap kesehatan, pendidikan, kondisi sosial, serta masa depan anak. Anak harus diberikan kesempatan untuk tumbuh, belajar, berkembang, dan meraih cita-citanya.
‎
‎Pada kesempatan tersebut, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penyelenggara kegiatan, serta Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang hadir sebagai narasumber.
Seluruh peserta juga diharapkan dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing, sehingga terbentuk gerakan bersama untuk mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang aman, ramah perempuan dan anak, serta bebas dari kekerasan, perdagangan orang, dan perkawinan anak.